Data Center Indonesia Tumbuh Pesat, Tapi 60% Listriknya Masih dari Batu Bara: Ini Tantangan dan Jalannya

Indonesia diproyeksikan menjadi pasar data center senilai lebih dari USD 6 miliar pada 2031, tumbuh dari sekitar USD 2,8 miliar pada 2025 dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk di atas 13 persen. Jakarta, Batam, dan Surabaya menjadi episentrum ekspansi ini, didorong oleh masuknya hyperscaler global seperti Microsoft dan Oracle, investasi triliunan rupiah dari pemain seperti DAMAC Digital, serta dukungan lembaga seperti Indonesia Investment Authority yang menggandeng mitra asing untuk membangun kampus data center di Batam.

Namun di balik angka pertumbuhan yang menggembirakan itu, ada persoalan mendasar yang jarang dibicarakan secara terbuka: mayoritas listrik yang mengalir ke rak server di Indonesia masih bersumber dari batu bara. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi batu bara dalam bauran energi pembangkit listrik nasional pada 2024 mencapai lebih dari 68 persen, sementara energi baru terbarukan (EBT) hanya menyumbang sekitar 12 persen. Meski capaian EBT terus membaik hingga menembus angka di atas 17 persen pada awal 2026, ketergantungan terhadap energi fosil tetap menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Bagi pelaku industri data center, mulai dari IT profesional, pemilik fasilitas, ISP, hingga system integrator dan konsultan, isu ini bukan sekadar wacana lingkungan. Ini adalah hambatan bisnis yang nyata, karena semakin banyak klien global, terutama hyperscaler dan perusahaan multinasional, yang mensyaratkan bukti penggunaan energi bersih sebelum mereka mau menandatangani kontrak kolokasi atau sewa kapasitas jangka panjang.

Mengapa Ketergantungan Batu Bara Menjadi Masalah Bisnis, Bukan Hanya Isu Lingkungan

Selama satu dekade terakhir, banyak perusahaan teknologi global menandatangani komitmen RE100 atau target net zero yang mewajibkan seluruh rantai pasok mereka, termasuk penyedia infrastruktur digital, beroperasi dengan energi terbarukan. Ketika sebuah perusahaan seperti penyedia layanan cloud atau platform AI global mengevaluasi lokasi ekspansi data center, salah satu pertanyaan pertama yang muncul adalah dari mana sumber listriknya berasal dan seberapa besar jejak karbon operasionalnya.

Di titik inilah Indonesia menghadapi tantangan struktural. Ketika negara tetangga seperti Singapura mulai membatasi pembangunan data center baru karena keterbatasan lahan dan listrik, sebagian investor melirik Indonesia sebagai alternatif. Namun jika bauran energi nasional masih didominasi batu bara, klien dengan komitmen ESG yang ketat bisa saja memilih memindahkan investasinya ke negara lain yang menawarkan akses energi hijau yang lebih jelas, seperti Malaysia atau Vietnam yang tengah agresif membangun kapasitas energi terbarukan untuk sektor data center mereka.

Selain soal reputasi dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, ada juga dimensi finansial. Banyak kontrak sewa kolokasi kini menyertakan klausul terkait sertifikat energi terbarukan atau power purchase agreement hijau. Tanpa jaminan pasokan energi bersih, operator data center Indonesia berisiko kehilangan daya saing harga maupun daya tarik terhadap investor jangka panjang, meski dari sisi lokasi, konektivitas kabel laut, dan biaya lahan, Indonesia sebenarnya sangat kompetitif.

Data Terkini: Seberapa Jauh Indonesia dari Target Energi Bersih

Pemerintah melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional menetapkan target bauran EBT sebesar 15,9 persen pada 2025 dan meningkat bertahap hingga 29,4 persen pada 2034. Sayangnya, realisasi di lapangan berulang kali meleset dari target. Pada pertengahan 2025, realisasi bauran EBT baru menyentuh kisaran 14 persen, sementara batu bara masih mendominasi lebih dari 65 persen produksi listrik nasional, disusul gas sekitar 16 persen dan bahan bakar minyak sekitar 3 persen.

Kabar baiknya, tren membaik. Memasuki pertengahan 2026, porsi EBT dalam bauran listrik nasional tercatat melampaui 17 persen, melebihi target pemerintah untuk periode tersebut. PT PLN juga menargetkan 76 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit dalam satu dekade ke depan berasal dari energi bersih, mencakup pembangunan lebih dari 52 gigawatt pembangkit berbasis surya, hidro, angin, dan panas bumi yang didukung sistem penyimpanan energi baterai.

Meski demikian, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN periode 2025 sampai 2034 juga masih mengalokasikan penambahan sekitar 16,6 gigawatt kapasitas fosil, termasuk proyek batu bara baru sebesar 1,4 gigawatt. Artinya, transisi energi Indonesia berjalan dua arah sekaligus, ada percepatan pembangunan energi terbarukan, tetapi juga masih ada penambahan kapasitas fosil sebagai jaring pengaman keandalan pasokan listrik. Bagi pelaku industri data center, kondisi ini menciptakan ketidakpastian jangka menengah tentang seberapa cepat listrik hijau benar benar tersedia dalam volume besar dan harga yang kompetitif.

Tantangan Spesifik yang Dihadapi Industri Data Center

Ada beberapa tantangan konkret yang perlu dipahami oleh pemilik data center, ISP, dan konsultan infrastruktur digital di Indonesia.

Pertama, keterbatasan akses langsung ke pembangkit energi terbarukan berskala besar di dekat kawasan industri data center seperti Jakarta, Cikarang, dan Batam. Banyak proyek EBT besar, misalnya pembangkit panas bumi dan tenaga surya skala utilitas, justru berlokasi jauh dari pusat beban, sehingga membutuhkan investasi jaringan transmisi tambahan yang belum sepenuhnya siap.

Kedua, mekanisme pembelian energi hijau di Indonesia masih terbatas. Skema power purchase agreement langsung antara data center dan pembangkit energi terbarukan, yang lazim disebut corporate PPA, belum sefleksibel di negara maju. Operator data center umumnya masih bergantung pada PLN sebagai satu satunya penyedia listrik, sehingga pilihan untuk membeli energi hijau secara langsung dari produsen independen menjadi terbatas.

Ketiga, sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate memang sudah tersedia di Indonesia melalui PLN, namun adopsinya di kalangan operator data center lokal masih rendah dibandingkan kebutuhan riil klien global yang menuntut transparansi penuh terhadap sumber energi.

Keempat, biaya investasi untuk membangun sistem energi hibrida di lokasi data center, seperti panel surya atap, baterai penyimpanan energi, atau microgrid, masih tergolong tinggi bagi operator skala menengah, terutama ISP dan system integrator yang mengelola fasilitas kolokasi lebih kecil dibandingkan hyperscaler global.

Jalan Keluar: Strategi yang Bisa Ditempuh Industri

Meski tantangannya nyata, ada beberapa jalan yang bisa ditempuh pelaku industri data center Indonesia untuk mempercepat transisi menuju operasional yang lebih hijau, sekaligus menjaga daya saing di mata investor global.

Memanfaatkan Sertifikat Energi Terbarukan dari PLN

Langkah paling cepat dan realistis dalam jangka pendek adalah memanfaatkan skema jual beli sertifikat energi terbarukan yang sudah disediakan PLN. Operator data center dapat membeli sertifikat ini untuk mengklaim bahwa konsumsi listrik mereka setara dengan energi bersih, meski secara fisik listrik yang mengalir tetap berasal dari jaringan nasional yang tercampur dengan batu bara. Skema ini sudah cukup diterima secara internasional sebagai bentuk pengakuan awal komitmen energi hijau, meski idealnya dikombinasikan dengan langkah lain yang lebih substansial.

Mendorong Skema Power Purchase Agreement Langsung

Pemerintah dan PLN perlu mempercepat regulasi yang memungkinkan operator data center besar melakukan kontrak pembelian energi langsung dari pembangkit energi terbarukan swasta, baik melalui skema on grid maupun captive power. Beberapa kawasan industri di Batam dan Kalimantan sudah mulai membuka opsi ini bagi investor besar, dan pola serupa perlu diperluas agar operator skala menengah juga dapat mengaksesnya.

Investasi pada Energi Hibrida di Lokasi

Bagi ISP dan pemilik fasilitas kolokasi skala menengah, investasi bertahap pada panel surya atap, sistem penyimpanan baterai, dan efisiensi pendinginan dapat mengurangi ketergantungan pada listrik jaringan sekaligus menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Kombinasi ini juga memudahkan pelaporan jejak karbon kepada klien yang membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim di atas kertas.

Kolaborasi dengan Konsultan dan System Integrator untuk Desain Efisiensi Energi

Efisiensi Power Usage Effectiveness atau PUE menjadi indikator penting yang kerap diabaikan padahal berdampak langsung pada konsumsi energi total. Konsultan data center dapat membantu operator merancang sistem pendinginan yang lebih efisien, memanfaatkan teknologi pendinginan cair atau free cooling yang memanfaatkan suhu lingkungan, sehingga kebutuhan listrik keseluruhan turun signifikan meski sumber energinya belum sepenuhnya hijau.

Mendorong Transparansi dan Pelaporan Energi kepada Klien

Operator data center perlu mulai membangun sistem pelaporan yang transparan mengenai sumber energi, tingkat efisiensi, dan rencana transisi jangka panjang. Klien enterprise dan hyperscaler global semakin menghargai kejujuran mengenai posisi transisi energi suatu fasilitas dibandingkan klaim hijau yang tidak didukung data, karena hal ini menunjukkan kematangan tata kelola dan kesiapan menghadapi audit keberlanjutan di masa depan.

Apa Artinya Bagi Pelaku Industri

Bagi IT profesional dan pemilik data center, memahami peta jalan transisi energi PLN menjadi penting untuk merencanakan ekspansi kapasitas dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan. Bagi ISP dan system integrator, ini adalah momentum untuk mulai menawarkan solusi efisiensi energi sebagai nilai tambah kepada klien, bukan sekadar aspek teknis pelengkap. Sementara bagi konsultan data center, kebutuhan akan keahlian dalam audit energi, desain PUE rendah, dan strategi pengadaan energi hijau akan terus meningkat seiring makin ketatnya persyaratan keberlanjutan dari klien multinasional.

Pertumbuhan pasar data center Indonesia menuju angka USD 6 miliar pada 2031 adalah peluang besar yang tidak bisa diabaikan. Namun peluang ini hanya bisa dimaksimalkan penuh jika industri secara kolektif, mulai dari operator, regulator, hingga penyedia listrik, mampu mempercepat transisi menuju energi bersih. Ketergantungan pada batu bara bukan akhir cerita, tetapi tantangan yang harus dijawab dengan strategi konkret, bukan sekadar komitmen di atas kertas, agar Indonesia benar benar mampu bersaing sebagai destinasi data center kelas dunia di kawasan Asia Tenggara.